NAZARUDDIN BANTAH TERIMA CEK

Terdakwa Muhammad Nazaruddin membantah pernah menerima lima lembar cek senilai Rp 4,6 miliar terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Dia mengaku baru tahu soal cek dari PT Duta Graha Indah (DGI) saat menjalani persidangan.

"Saya baru dengar soal cek di persidangan ini," kata Nazaruddin saat menjalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Rabu (28/3).

Cek yang menjadi barang bukti kasus ini diterbitkan oleh Bank Central Asia (BCA) dan Bank Mega. Rinciannya yakni empat cek BCA masing-masing bernilai Rp 1,065 miliar, Rp 1,105 miliar, Rp 1,120 miliar, dan Rp 1,050 miliar. Adapun, cek Bank Mega bernilai Rp 335,7 juta.

Dalam surat dakwaan, cek untuk Nazaruddin diberikan Manager Marketing PT DGI Mohammad El Idris melalui Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis. Nazaruddin mengaku pernah menjadi pimpinan di Permai Grup. Namun menurutnya, perusahaan yang dikelolanya bukan dinamakan Permai Grup melainkan PT Anugrah Nusantara.

Ia menjabat sebagai komisaris di PT Anugrah Nusantara hingga 2009. Mantan anggota Komisi III DPR itu membantah istrinya Neneng Sri Wahyuni mengetahui soal proyek wisma atlet. Nazar mengatakan, istrinya sudah tidak berkantor di Permai Grup sejak tahun 2006. "Istri saya tak pernah ada di pengurus PT (Permai Grup) sejak 2006," katanya.

KOMUNIKASI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PILKADA

Berbeda dari pelaksanaan pemilu legislatif maka pelaksanaan pilkada preferensi politik rakyat sangat cair, pilihan-pilihan politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkada mengalami perubahan ke arah yang berbeda dari pilihan politik pemilu legislatif. Fenomena ini dapat dilihat dari kekalahan calon-calon yang di majukan oleh Partai Golkar dalam pelaksanaan pilkada di jawa tengah, sumatera utara dan jawa barat. tokoh politik yang di majukan oleh masyarakat lebih menentukan kemenangan pilkada dari ketiga daerah ini dibandingkan dengan tokoh politik yang dimajukan oleh partai politik. Dalam pelaksanaan pilkada berlaku peraturan bahwa tidak mesti tokoh politik yang dimajukan oleh partai besar menang, serta tidak mesti tokoh politik yang dimajukan oleh partai politik kecil yang kalah dalam pelaksanaan pilkada. Kemampuan partai politik dalam menjaring calon-calon yang menjadi tokoh politik masyarakat menentukan kemenangan dalam pelaksanaan pilkada oleh partai politik, kemampuan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh strategi partai golkar kodya padang yang disampaikan oleh Z.Panji Alam, wakil ketua DPRD kodya padang dalam diskusi bulanan laboratorium ilmu politik fisip unand adalah dengan menetapkan tokoh politik terpopuler versi lembaga riset. Kemudian figur politik terpopuler versi lembaga riset ini ditindak lanjuti melalui riset internal yang dilakukan oleh Partai Golkar sendiri terhadap tokoh politik terpopuler dalam masyarakat, hasil perbandingan dari riset internal Partai Golkar dengan hasil riset lembaga indepeden diluar Partai Golkar ini menjadi rekomendasi bagi Partai Golkar untuk memutuskan calon-calon yang dimajukan oleh Partai Golkar dalam pelaksanaan pilkada. Namun kelemahan partai golkar dalam memajukan calon-calon yang diusung dalam pelaksanaan pilkada tersebut adalah logika berfikir bahwa keberhasilan memimpin partai politik disuatu daerah merupakan indikasi terhadap popularitas ketokohan diri dalam masyarakat. Calon yang dimajukan oleh Partai Golkar dalam pelaksanaan pilkada gubernur jawa tengah dari ketua Partai Golkar jawa tengah merupakan bentuk kesalahan logika berfikir diatas, meskipun latar belakang pekerjaan sebagai anggota DPR-RI dan bidang jurnalis sebagai wartawan mendukung pengetahuan dan pengalaman dalam berhadapan dengan masyarakat, tetapi masyarakat jawa tengah lebih melihat pasangan Bibit Waluyo dan Rustianingsih yang dimajukan oleh PDI-P sebagai calon yang berasal dari masyarakat dari pada calon Golkar. Menurut Jusuf Kalla, ketua umum Partai Golkar koordinasi diantara elite partai politik antara kader yang dimajukan oleh daerah dengan pusat menjadi kelemahan dalam partai golkar, meskipun tidak ada intervensi antara pengurus daerah dengan pengurus pusat dalam partai politik menentukan kemenangan calon yang diusung oleh partai politik dalam pelaksanaan pilkada.
Koordinasi ini dapat dilihat dari pernyataan Megawati ketua umum PDI-P bahwa jawa tengah merupakan barometer kekuatan politik PDI-P, kekalahan PDI-P dalam pelaksanaan pilkada dijawa tengah menentukan kemenangan partai politik tersebut dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres mendatang. Koordinasi internal antara pengurus daerah dengan pengurus pusat dalam PDI-P merupakan bentuk kinerja partai politik yang mempengaruhi kemenangan PDI-P dari Partai Golkar. unsur demokrasi dalam bentuk kebebasan pengurus daerah dalam menentukan kebijakan yang berbeda dari pengurus pusat merupakan dilema yang dihadapi oleh Partai Golkar dalam mengatur strategi kemenangan calon yang dimajukan oleh partai politik dalam pelaksanaan pilkada. Kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus daerah secara sepihak berdasarkan ketokohan partai politik merupakan indikasi ketokohan dalam masyarakat merupakan logika berfikir yang menyesatkan dalam pelaksanaan pilkada, calon-calon yang dimajukan oleh partai besar dari pengurus partai itu sendiri dalam pelaksanaan pilkada memberi peluang terhadap partai-partai kecil untuk memberi ruang terhadap figuri politik yang lebih dikenal masyarakat dari pada figur politik yang lebih dikenal oleh partai politik dalam memenangkan sebuah pelaksanaan pilkada.
Faktor sistem yang bekerja dalam mekanisme strategi kemenangan dalam pelaksanaan pilkada lebih menentukan dari pada faktor calon yang diunggulkan oleh partai politik. PDI-P dan PKS merupakan partai politik yang memiliki mekanisme politik yang lebih mengakar ke dalam masyarakat, penetapan calon yang diusung dalam pelaksanaan pilkada diperkuat melalui mekanisne politik yang bekerja pada akar rumput. Strategi PKS dalam memenangkan pasangan Ahmad Herawan dan Dude Yusuf dalam pelaksanaan pilkada dijawa barat adalah dengan mendatangi rumah-rumah penduduk, kampanye-kampanye politik yang dilakukan oleh Bibit Waluyo yang diusung oleh PDI-P melalui pertemuan rakyat kecil dipasar-pasar serta komunikasi politik yang dijalani intensif oleh wakilnya calon Rustianingsih melalui acara "Selamat Pagi" Radio pemda kebumen yang dimilikinya ternyata lebih efektif dari pada iklan yang ditayangkan melalui sarana audio visual pada media nasional.
Unsur komunikasi politik dalam bentuk penguasaan sarana komunikasi politik masyarakat merupakan strategi politik yang lebih menentukan kemenangan partai politik kecil dari pada partai politik besar yang lebih mengusung unsur ketokohan partai politik dari pada dalam bentuk faktor segmen apa dan media apa yang digunakan dalam kampanye politik.

PEMERINTAH MENSOSIALISASIKAN KENAIKAN BBM DENGAN MELUNCURKAN BUKU

PEMERINTAH MELUNCURKAN BUKU UNTUK SOSIALISASI KENAIKAN BBM 

Pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan buku yang berjudul "Subsidi BBM buat (si) Apa?" demi menjelaskan kenaikan harga premium dan solar. Buku tersebut diluncurkan hari ini, Senin (26/3/2012).

Dalam buku dengan sampul warna kuning ini, pemerintah menjelaskan bagaimana rencana kenaikan harga BBM bersubsidi adalah suatu kebijakan yang memang tidak populer. Pemerintah mengakui kebijakan ini dinilai banyak orang memang tidak berpihak pada rakyat banyak.
Tetapi, dalam buku, pemerintah menjelaskan bahwa menaikkan harga BBM harus dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Misalnya saja, dengan menaikkan harga BBM maka kenaikan subsidi energi bisa diantisipasi.
Pemberian kompensasi pun dijelaskan di dalam buku dengan jumlah halaman sebanyak 26 lembar ini. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah akan menambah frekuensi jatah beras untuk rakyat miskin menjadi 14 kali dalam setahun. Sekarang ini hanya 12 kali per tahun.
Buku ini disebarluaskan pada saat Rapat Kerja antara pemerintah dengan Badan Anggaran, di DPR, Senin pagi. Belum diketahui secara pasti kemana buku ini akan disebarluaskan lebih lanjut. "Ini sosialisasi. Ini kan ada gambar, orang yang pakai Alphard pakai premium (atau) ingin disubsidi juga. Ini kira-kira 77 persen BBM yang bersubsidi jatuh ke fihak yang begini jadi tidak tepat sasaran," sebut Menteri ESDM, Jero Wacik, di DPR, Senin.